Gambar Tangkapan Layar Artikel Detiknews Novel Bakmumin : Tribun Formula E Roboh Itu Peringatan Dari Allah Sponosrnya Minuman Bir

Meskipun sejumlah pimpinan membantah dan mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan penanganan perkara di KPK. Padahal publik tidak akan lupa ketika Ketua KPK pernah menjelaskan bahwa TGB merupakan pihak yang dimintai keterangan dalam sebuah perkara yang sedang ditelusuri KPK. Pimpinan KPK semakin seenaknya dan seolah-olah mengabaikan atas informasi breakingnews.co.id yang berkembang di ruang publik. Hal ini terlihat dari reaksi salah satu Pimpinan KPK yaitu Alex Marwata yang menilai bahwa pertemuan Deputi Penindakan KPK, Firli, dengan mantan Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang , adalah sesuatu yang wajar. Selain hukuman penjara, Emirsyah diminta membayar uang pengganti kerugian negara senilai SGD 2,1 juta.

Pertemuan ini tentu saja tidak dibenarkan secara etik, karena Bambang Soesatyo adalah saksi dalam perkara e-ktp . Berdasarkan kode etik KPK, huruf B terkait dengan integritas, tambahan angka 4, KPK harus menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitas sebagai Pimpinan Komisi. Sehingga, apabila ada argumentasi bahwa pertemuan ini adalah urusan pribadi, maka pendapat tersebut salah besar. Sejak mengucap sumpah jabatan sebagai pimpinan KPK, perilaku mereka sudah terikat dengan kode etik.

Sebelumnya diberitakan, Emirsyah Satar divonis eight tahun hukuman penjara dan denda Rp 1 miliar subsider three bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Emirsyah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang yang totalnya senilai Rp forty six miliar. Kedua, masih banyak OPD yang belum tahu dan mendapatkan sosialisasi terkait penilaian kepatuhan akibat kurangnya sosialisasi dari bagian organisasi masing-masing daerah. Ketiga, masih banyak OPD yang tidak memahami perbedaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sehingga dalam mempublikasi terkadang tertukar. “Terjadi penurunan persentase, dari 69 persen zona hijau menjadi tinggal 23 persen, sekalipun metodologi dam responden penilaian tahun ini berbeda. Ini menjadi evaluasi pelayanan publik di daerah,” jelas Agus. ”Hasil penilaian ini merupakan potret kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.

Ada empat substansi yang masuk dalam objek penilaian, yakni layanan perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Ombudsman Jawa Timur selama 16 pekan sejak awal Juni hingga akhir September 2021 keliling ke seluruh pemkab/pemkot/provinsi untuk melakukan pengumpulan data. Ada tiga temuan dalam pengumpulan knowledge penilaian, yakni pertama, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum memiliki ruang pelayanan sehingga pemohon masih menemui petugas di masing-masing bidang yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Ketentuan kode etik tersebut secara jelas melarang “hubungan”, tidak peduli apapun alasannya. Manakala terjadi hubungan langsung atau tidak langsung , maka hal tersebut harus dipandang keliru secara etik. Sehingga kini bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”.

“Kalau sudah diputuskan harus dilaksanakan. Kita berharap ketika ruangan itu tersedia, maka penggunaannya bisa secara maksimal. Perokok merokok dalam ruangan khusus, jangan berkeliaran,” pungkas Irgan. “Untuk kesehatan, orang justru diminta untuk tidak merokok, karena merokok penyebab turunnya kualitas kesehatan. Nah, aturan itu seolah-olah memberi peluang, ada upaya untuk mengakomodasi orang merokok,’ cetusnya. Dengan keluarnya keputusan baru ini, menurut Irgan, MK justru terlihat lebih memfasilitasi perokok daripada memperhatikan kesehatan orang yang tidak merokok. Menegakkan pengawas inner serta melakukan pemeriksaan etik terhadap Deputi Penindakan KPK atas informasi yang beredar di sejumlah pemberitaan. Perihal pertemuan antara Deputi Penindakan KPK dengan TGB sendiri, sebenarnya sudah diakui dan dibenarkan oleh KPK.

Anggaran untuk proyek pembangunan intermediate remedy facility Sunter membengkak menjadi Rp 5,2 triliun. PT Jakarta Propertindo mengatakan penambahan anggaran itu digunakan untuk membayar bunga peminjaman kepada PT SMI. Selain itu objek penilaian berbeda karena memasukkan pemenuhan standar pelayanan elektronik dalam menentukan bobot penilaian. Hakim dan panitera di PN Surabaya diduga bertransaksi suap terkait perkara di pengadilan. Pengacara Emirsyah Satar, Luhut Pangaribuan, menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dengan adil. Menurutnya, majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti haruslah berdasarkan kebenaran materiil, bukan kebenaran formil.

Menurutnya, penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, perlu waktu untuk menyiapkan sejumlah peraturan turunan dan proyeksi terkait jadwal dan anggaran pemilu. Jakarta – Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat bersama soal tahapan dan penetapan anggaran Pemilu 2024 hari ini. Rapat yang rencananya melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP urung dilaksanakan hari ini.